Krisis Politik Disertai Penjarahan Ancam Stabilitas Ekonomi Indonesia

LOMBOK, iNewsLombok.id – Gelombang protes yang berujung pada penjarahan rumah sejumlah pejabat negara, termasuk anggota DPR dan seorang menteri, dinilai bukan sekadar krisis politik.

Menurut Pengamat Ekonomi Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, kondisi ini juga membawa konsekuensi serius bagi stabilitas perekonomian Indonesia.

Edo menjelaskan bahwa pasar keuangan sangat rentan terhadap ketidakpastian politik.

“Penjarahan rumah pejabat adalah simbol krisis kepercayaan publik. Ini bisa mendorong pelemahan rupiah, volatilitas IHSG, dan potensi keluarnya modal jangka pendek,” ungkapnya.

Konsumsi dan Inflasi Terancam

Selain sektor keuangan, Edo juga menyoroti dampak pada konsumsi domestik. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang non-esensial, sementara pelaku ritel di kota terdampak terpaksa memangkas jam operasional dan menambah biaya keamanan.

“Jika distribusi pangan terganggu akibat blokade dan kerusuhan, tekanan inflasi bisa muncul di tingkat regional, bahkan nasional bila berlangsung lama,” tegas Edo.

Dampak ke Pariwisata dan Ekonomi Digital

Sektor pariwisata yang sebelumnya diharapkan menjadi motor pertumbuhan juga ikut terpukul. Pemberitaan internasional mengenai kerusuhan bisa menurunkan minat wisatawan mancanegara, terutama menjelang musim liburan akhir tahun.

Di sisi lain, ekonomi digital ikut terdampak setelah pemerintah membatasi fitur live TikTok yang banyak dimanfaatkan UMKM dan kreator.

“Kebijakan medsos sebaiknya berbasis transparansi dan kolaborasi dengan platform, bukan pemblokiran total yang justru merugikan ekonomi digital,” tambah Edo.

Rekomendasi Solusi

Sebagai langkah pemulihan, Edo mendorong adanya moratorium serta audit independen terhadap tunjangan pejabat, yang menjadi salah satu pemicu ketidakpuasan publik.

Ia juga menilai pentingnya memperkuat jaring pengaman sosial, termasuk BLT pangan dan transportasi di kota-kota terdampak, serta stabilisasi harga melalui buffer stock dan jalur distribusi cepat.

“Yang paling penting, penegakan hukum harus terukur agar tidak menambah korban baru, serta recovery pariwisata perlu segera disiapkan setelah kondisi kondusif,” pungkas Edo.

Data Bank Indonesia menunjukkan pada kondisi krisis politik sebelumnya, rupiah bisa melemah hingga 5% dalam hitungan minggu.

Pariwisata Indonesia pada 2024 mencatat kunjungan 11,7 juta wisatawan mancanegara; potensi penurunan akibat instabilitas politik bisa mencapai ratusan juta dolar AS.

Ekonomi digital menyumbang lebih dari 5% PDB nasional; pembatasan platform sosial dapat mengurangi kontribusi sektor ini.

Editor : Purnawarman