Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Desak Usut Korupsi Dana Pokir DPRD NTB 2025

LOMBOK, iNewsLombok.id – Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD NTB pada Rabu (27/8/2025). Mereka menuntut agar dugaan korupsi dana pokok pikiran (Pokir) DPRD 2025 diusut tuntas dan meminta agar anggota dewan yang terlibat diberikan sanksi tegas.
"Kita meminta agar dana siluman pokir DPRD NTB bisa diusut dan anggota dewan yang terlibat diberikan sanksi," tegas mahasiswa dalam orasinya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyatakan bahwa persoalan dugaan dana siluman sudah menjadi ranah hukum.
"Soal pokir dana siluman sudah menjadi ranah hukum kejaksaan," ungkap Isvie.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya menjamin keamanan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.
"Saya atas nama pribadi Isvie Rupaeda menjamin tidak ada mahasiswa yang ditahan setelah demo dan diteror," tambahnya.
Selain menyoroti persoalan dana siluman pokir, Isvie juga menyatakan sikap tegas menolak pemanfaatan kawasan Gunung Rinjani yang dinilai tidak ramah lingkungan.
"Saya menolak pembangunan sea plane dan glamping di kawasan Gunung Rinjani yang dinilai bertentangan dengan kepentingan masyarakat," tegasnya.
Pantauan di lapangan, aksi sempat berlangsung ricuh. Massa melakukan aksi saling dorong dengan aparat keamanan, membakar ban, keranda mayat dan akhirnya gerbang selatan DPRD NTB jebol sehingga mahasiswa berhasil masuk ke halaman kantor dewan.
Dugaan dana siluman Pokir DPRD mencuat setelah sejumlah proyek daerah dinilai tidak sesuai dengan prioritas pembangunan.
Pokok pikiran (Pokir) DPRD seharusnya menjadi usulan masyarakat yang dititipkan melalui anggota dewan, namun kerap menuai sorotan karena rawan disalahgunakan.
Aksi mahasiswa kali ini juga merupakan bagian dari gelombang protes nasional terkait transparansi anggaran daerah.
LSM antikorupsi di NTB sebelumnya juga mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan pokir yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Editor : Purnawarman