Fahri Hamzah Cetuskan Paradigma Baru Perumahan, Ini Respons Akademisi

LOMBOK, iNewsLombok.id — Gagasan Wakil Menteri Permukiman dan Perumahan RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, terkait perlunya perubahan paradigma dalam kebijakan perumahan nasional dari rumah tapak ke hunian vertikal menuai tanggapan positif dari kalangan akademisi.

Salah satunya datang dari Edo Segara Gustanto, akademisi dan Direktur Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara.

Baca Juga

DPRD NTB Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat Deklarasikan Provinsi Pulau Sumbawa, Tagih Janji Fahri Hamzah

Menurut Edo, ide tersebut mencerminkan pemahaman mendalam atas krisis ruang, ketimpangan kepemilikan rumah, serta tekanan terhadap infrastruktur kota yang semakin berat.

“Selama ini arah pembangunan perumahan kita terlalu menekankan pada rumah tapak, yang justru menciptakan urban sprawl dan memperbesar biaya sosial serta infrastruktur. Gagasan Fahri Hamzah membuka jalan bagi desain kota masa depan yang lebih padat, efisien, dan berkeadilan,” jelas Edo saat diwawancarai media, Kamis (12/6/2025).

Hunian Vertikal Solusi Backlog Perumahan Nasional

Edo menilai bahwa kebijakan berbasis hunian vertikal sangat tepat sebagai solusi atas backlog perumahan nasional yang kini mencapai lebih dari 12 juta unit.

Baca Juga

Ketua DPW Gelora NTB: Fahri Hamzah Punya Kompetensi Jadi Komisaris BTN

Ia menekankan bahwa hunian vertikal yang inklusif dan terintegrasi dengan transportasi publik dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga efisien dari sisi ekonomi dan mobilitas masyarakat.

“Hunian vertikal, jika dirancang secara inklusif dan terintegrasi dengan transportasi publik, bisa menjadi solusi jangka panjang atas persoalan backlog perumahan,” ujarnya.

Efisiensi Ekonomi dan Perubahan Pola Ruang Kota

Lebih lanjut, Edo menjelaskan bahwa pendekatan hunian vertikal membawa manfaat besar secara ekonomi. Konsentrasi penduduk dalam kawasan terintegrasi akan menghemat biaya penyediaan infrastruktur publik, serta mendorong pembentukan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru di tengah kota.

Baca Juga

BTN Restrukturisasi Jajaran Direksi dan Komisaris: Suryo Utomo Komisaris Utama, Fahri Hamzah Dewan!

“Hunian vertikal bukan sekadar soal bangunan bertingkat, tapi mencerminkan efisiensi alokasi sumber daya dan arah baru pembangunan kota yang cerdas dan berkelanjutan,” tegasnya.

Keadilan Sosial dan Perumahan Terjangkau

Selain faktor efisiensi, Edo menyoroti pentingnya aspek keadilan sosial dalam desain hunian vertikal. Ia menilai, pendekatan vertikal bisa menjadi jawaban atas ketimpangan akses terhadap hunian, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang semakin terpinggirkan akibat lonjakan harga rumah tapak.

Negara Harus Hadir sebagai Arsitek Kebijakan Perumahan

Edo juga menekankan bahwa keberhasilan reformasi paradigma ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah. Ia mendorong adanya insentif fiskal bagi pengembang yang membangun hunian vertikal terjangkau, revisi kebijakan tata ruang, serta penguatan kerangka hukum pengelolaan gedung dan perlindungan hak penghuni.

Baca Juga

Fahri Hamzah Tegaskan Tidak akan Maju Pilkada NTB, Fokus Jadikan NTB Pilot Project

“Reformasi paradigma ini tidak akan berhasil tanpa kehadiran negara sebagai arsitek kebijakan dan pelindung kepentingan publik. Ini momentum penting untuk mengoreksi arah pembangunan perumahan nasional,” pungkas Edo.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan hunian vertikal berbasis TOD (Transit Oriented Development) di 10 kota besar, termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, sebagai respons terhadap urbanisasi yang cepat.

Singapura dan Jepang dijadikan sebagai model kebijakan hunian vertikal sukses di kawasan Asia, dengan integrasi sistem transportasi dan subsidi hunian untuk warga berpenghasilan rendah.

Baca Juga

Fahri Soroti Rusun Nelayan di Kayangan 5 Lantai Tak Punya Lift dan Kosong, Ini Kata Pj Bupati Lotim

Menurut data BPS 2024, lebih dari 40% generasi muda Indonesia (usia 25–35 tahun) kini kesulitan membeli rumah tapak di perkotaan karena tingginya harga lahan.

Pemerintah saat ini tengah menggodok RUU Perumahan Berkelanjutan, yang diharapkan menjadi landasan hukum utama untuk pengembangan kota vertikal di masa depan.

Editor : Purnawarman