Isu Iqbal Pimpin Gerindra NTB dan Sekretaris Impor, Ini Kata Direktur PRESiSI

LOMBOK, iNewsLombok.id – Isu pergantian Ketua DPD Partai Gerindra NTB yang menyeruak ke publik dinilai sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar dalam tubuh partai besar. Direktur PRESiSI, Darwan Samurdja, menegaskan bahwa rotasi kepemimpinan partai, apalagi di level daerah, seringkali bersifat strategis dan tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan nasional.

“Saya pikir wajar-wajar saja dan itu bagian penting selaku gubernur, karena Iqbal juga butuh support di DPRD provinsi untuk mengawal dan mengamankan kebijakan-kebijakan strategisnya selama pemerintahannya, selain memuluskan jalan-jalan lobi ke pusat,” ungkap Darwan, Sabtu (17/5/2025).

Gerindra Dinilai Ingin Perkuat Konsolidasi Daerah-Pusat

Baca Juga

Isu Ketua DPD Gerindra NTB Pathul Bahri Diganti Iqbal, Pengamat Ingatkan Etika Politik

Menurut Darwan, dalam konteks politik saat ini, wajar jika seorang gubernur dari partai berkuasa didorong atau bahkan mengambil alih posisi strategis di partai, termasuk jabatan Ketua DPD. Hal ini terutama untuk memperkuat jalur koordinasi dengan pemerintah pusat, mengingat Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, kini menjabat sebagai Presiden RI.

"Apalagi ini partai penguasa. Konsolidasi dan koordinasi ke pusat jadi lebih mudah, baik untuk urusan internal partai maupun pembangunan daerah," jelasnya.

Fenomena Serupa di Partai Lain

Darwan menyebut bahwa dinamika serupa juga terjadi di partai politik lain. Ia mencontohkan terpilihnya Lalu Ahmad Zaini (LAZ) sebagai Ketua DPW PAN NTB meski bukan kader dari awal.

Baca Juga

5 Berita Populer: Tak Etis DPP Ganti Pathul Saat Haji hingga Fakta Baru Muncul Usai Pemeriksaan TGB

“Partai lain pun gayanya sama. Siapa yang punya kuasa pasti jadi rebutan untuk dijadikan kader. LAZ misalnya, secara aklamasi terpilih jadi Ketua DPW PAN NTB walau tidak berdarah-darah di partai. Tapi karena posisinya sebagai bupati, maka itu dimudahkan demi komunikasi dan pengamanan kebijakan,” ujarnya.

Fenomena tersebut, lanjut Darwan, sudah terjadi sejak lama. Saat TGB menjabat sebagai Gubernur NTB, ia bahkan berpindah ke partai yang sedang berkuasa demi kelancaran politik pemerintahannya.

Kaderisasi vs Kepentingan Politik

Lebih lanjut, Darwan juga mengkritisi konsistensi partai-partai dalam menjaga proses kaderisasi. Bahkan partai yang dikenal ketat dalam membina kader seperti PKS dan PDIP, menurutnya juga tidak luput dari praktik kompromi politik.

Baca Juga

Tak Etis DPP Ganti Pathul Saat Haji,Wakil Ketua Gerindra NTB Ingatkan Iqbal: Jangan Ajak Kutu Loncat

“Sekarang tak ada satupun partai yang benar-benar komit pada proses kaderisasi. Pada akhirnya, semua partai mempertimbangkan kekuasaan dan peluang politik. Termasuk ketika PKS memberi ruang pada Dewi Noviany adik Dr. Zulkieflimansyah sebagai calon Wakil Bupati,” jelas Darwan.

Soal Iqbal dan Isu Pengurus Baru Gerindra NTB

Menyoal kabar bahwa Lalu Muhammad Iqbal akan memimpin DPD Gerindra NTB, Darwan menyatakan hal itu belum final dan masih menunggu keputusan dari DPP.

“Ini kan belum final. Iqbal dan pengurus menunggu dari pusat, karena itu hak prerogatif pusat yang tentu punya penilaian dan pertimbangan yang sudah diperhitungkan,” jelasnya.

Baca Juga

Isu Pergantian Ketua dan Sekretaris DPD Gerindra NTB Menguat, Loyalis Pathul Bahri Tolak Pergeseran?

Ia juga menanggapi isu perekrutan sekretaris DPD dari luar partai sebagai sesuatu yang wajar, selama itu demi penguatan struktur dan pengaruh partai.

“Sebagai partai komando, Gerindra tentu tetap mengedepankan kader loyal dan berkontribusi. Kecuali kalau kadernya letoi dan gagal, ya wajar diganti,” tegasnya.

Lalu Muhammad Iqbal adalah diplomat senior yang saat ini menjabat sebagai Gubernur NTB. Meski berlatar belakang birokrat, ia digadang-gadang menjadi salah satu tokoh strategis yang siap memperkuat barisan partai Gerindra di NTB.

Baca Juga

Sekjen Gerindra Dikabarkan Akan ke NTB, Benarkah untuk Serahkan SK ke Gubernur Iqbal

Gerindra NTB selama ini dikenal memiliki basis kader kuat, namun juga mengalami dinamika internal menjelang Pemilu 2029. Kepemimpinan baru dinilai penting untuk konsolidasi dan penguatan elektoral di daerah.

Isu “mengimpor kader” untuk pengurus partai juga menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di NTB tetapi juga di sejumlah daerah lain, sebagai bentuk strategi realpolitik partai penguasa.

Editor : Purnawarman