Baiq Diyah Kritik Usulan Gubernur NTB Gabungkan Dinas Sosial dan DP3AKB: Tupoksi Sudah Beda

LOMBOK, iNewsLombok.id – Ketua Perempuan Indonesia Maju (PIM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Diyah Ratu Ganefi, menolak rencana Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang mengusulkan penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Sosial.

Menurutnya, kedua dinas tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sangat berbeda.

Baca Juga

Mantan DPD RI: PPS Realistis, Blokade Poto Tano Disayangkan, Gedor Pusat Minta Cabut Moratorium DOB

"Tupoksi Dinas sosial dan Dinas pemberdayaan perempuan dan anak itu sudah beda. Dinas perempuan fokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak membantu Gubernur, sementara dinas sosial melaksanakan kebijakan mengurus perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial, termasuk penanganan fakir miskin," tegas mantan Senator DPD RI itu, Jumat (19/4/2025).

Menurutnya, alasan efisiensi anggaran tidak bisa menjadi dasar utama jika berisiko menurunkan kualitas pelayanan terhadap isu-isu perempuan dan anak.

“Kalau digabung, perhatian terhadap perempuan dan anak tidak ada. Fokus kita bisa hilang. Meski satu atap, anggarannya akan terkonsentrasi pada aspek sosial, bukan pemberdayaan perempuan,” jelasnya.

Sebagai Ketua PIM NTB, Baiq Diyah mengaku telah bertemu langsung dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI di Jakarta dan menyampaikan sembilan usulan strategis yang menjadi perhatian utama di NTB.

"Isu perempuan dan anak itu tidak bisa digabung begitu saja. Saya bawa sembilan usulan utama untuk NTB ke kementerian PPP," katanya.

Sembilan usulan tersebut meliputi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ramah anak, Pengaturan ulang budaya joki cilik dalam pacuan kuda, Pencegahan stunting demi menyongsong generasi emas, Penurunan angka pernikahan anak yang masih tinggi di NTB, Pemberantasan narkoba di kalangan remaja, Penanggulangan anak putus sekolah, Peningkatan kesadaran hukum pada anak, Pengembangan desa ramah anak, Pelestarian dan pengaktifan kembali permainan tradisional.

"Kita lihat anak-anak sekarang tidak mengenal lagi permainan tradisional. Kalau ada tempat bermain yang bisa dinikmati anak-anak seminggu sekali tanpa gedged, itu akan sangat bermanfaat untuk kesehatan mental mereka," tambahnya.

Terkait joki cilik, Baiq Diyah menegaskan bahwa budaya pacuan kuda perlu diatur lebih ketat agar tidak menjadi ajang eksploitasi anak.

"Joki cilik adalah bagian budaya, tapi harus diatur batas usia dan keselamatannya. Jangan sampai disalahgunakan," tutupnya.

Editor : Purnawarman