Gubernur NTB Dapat Sorotan: Pembagian Jabatan dan Proyek Jadi Polemik?

LOMBOK, iNewsLombok.id – Pengamat politik dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. Agus, menyoroti tantangan yang dihadapi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, dalam mengelola pemerintahan yang didukung oleh koalisi partai politik dan tim relawan yang besar.
"Iqbal saat ini mengalami sejumlah dilema dalam pemerintahannya. Koalisi gemuk dan tim relawan yang besar memang berkontribusi signifikan dalam kemenangan elektoralnya. Namun, hal ini juga dapat mempengaruhi stabilitas manajemen pemerintahan dan kebijakan publik," ujar Dr. Agus pada Selasa (25/3/2025).
Menurut Dr. Agus, dalam politik, adanya koalisi besar sering kali berujung pada pembagian kekuasaan dan materi, seperti jabatan atau proyek strategis.
Masalah muncul ketika distribusi tersebut dianggap tidak seimbang, terutama jika ada pihak yang merasa diistimewakan dibandingkan yang lain.
Selain itu, Dr. Agus menyoroti bahwa Gubernur Iqbal juga menghadapi tekanan dari berbagai kebijakan pemerintah pusat yang menuai kritik di daerah.
Kebijakan seperti efisiensi anggaran, penundaan SK CPPPK, program Danantara, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan revisi UU TNI, menurutnya, menambah beban bagi Iqbal.
"Dalam kampanyenya, Iqbal telah berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Prabowo. Namun, ketika kebijakan tersebut kurang kondusif bagi daerah, terutama terkait efisiensi yang mempengaruhi penyediaan barang publik dan sumber daya manusia, Iqbal mungkin kesulitan memenuhi ekspektasi partai koalisi dan tim pemenangannya," jelas Dr. Agus.
Dr. Agus menegaskan bahwa situasi ini merupakan dilema politik dan kebijakan publik yang tidak ringan bagi pemerintahan Iqbal.
Ia menyarankan agar Gubernur NTB dapat menyeimbangkan antara kepentingan koalisi, tim relawan, dan kebutuhan masyarakat luas dalam menghadapi tantangan tersebut.
Editor : Purnawarman