DPRD NTB Soroti Minimnya Kontribusi Pelabuhan Gili Mas terhadap Pendapatan Daerah

LOMBOK, iNewsLombok.id – Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menyoroti minimnya penerimaan daerah dari operasional Pelabuhan Gili Mas yang dikelola oleh Pelindo. Saat ini, hanya 5 persen dari total pendapatan pelabuhan yang dikembalikan ke daerah, sementara sebagian besar masuk ke pusat sesuai dengan MoU antara Kementerian Perhubungan dan Pelindo.

"Kalau tidak ada benefit untuk daerah, lebih baik tidak ada di sini. Saya bayangkan, sekali sandar kapal bisa menghasilkan Rp200 juta, dengan 16 kapal per hari itu Rp3,2 miliar. Tapi yang kembali ke daerah hanya Rp160 juta, ini sangat kecil," tegas Hamdan, Kamis(13/2/2025), saat meninjau Pelabuhan Gili Mas bersama tujuh anggota Komisi IV DPRD NTB.

Baca Juga

Banjir Ambalawi Hancurkan Sawah & Bendungan, DPRD NTB Desak Pemerintah Segera Bertindak

Hamdan meminta agar keberadaan Pelabuhan Gili Mas dikaji ulang jika tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi pendapatan daerah.

"Saya berpikir, untuk apa pelabuhan ini kalau tidak memberikan dampak ekonomi bagi daerah?" ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pelindo Arif Suhartono menjelaskan bahwa pendapatan pelabuhan digunakan untuk pengembangan infrastruktur, termasuk reklamasi, pembebasan lahan, serta pembangunan fasilitas pendukung lainnya.

Baca Juga

DPRD NTB Siap Pangkas Pokir, Solusi Atasi Defisit Anggaran Rp400 Miliar

"Setiap bulan, pendapatan diperoleh dari berbagai layanan seperti jasa pemaduan, pemundaan, jasa tambat, bongkar muat, serta konsesi dengan KSOP Lembar," jelasnya.

Pelabuhan Gili Mas merupakan proyek strategis yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan ekonomi di NTB. Namun, polemik mengenai kontribusi pendapatannya terhadap daerah masih menjadi perhatian serius DPRD NTB.

Editor : Purnawarman