Penjabat Gubernur NTB Harus Bisa Mengawal Transisi Demokrasi dengan Adil Jelang Pemilu 2024

MATARAM, iNewsLombok.id - Belum lama ini wacana penjabat Gubernur NTB semakin hangat dibicarakan karena september 2023 masa jabatan Zulkieflimansyah berakhir. DPRD NTB mempunya kewenangan mengusulkan tiga nama yang akan menduduki posisi tersebut.

Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi memberi masukan agar kreteria penjabat harus dipilih secara objektif karena ada perhelatan pemilu 2024 yang harus dikawal.

Baca Juga

Miq Gita Kaget Diundang DPP Golkar dan Hampir Final Didukung di Pilgub: Kita akan Hadir Undangannya

"Ada kriteria objektifnya. Penjabat mesti bisa mengawal transisi,"ungkap Ojhi sapaan akrabnya, Rabu (5/7/2023).

Ojhi menjelaskan bahwa proses demokrasi harus berjalan dengan baik di tahun transisi ini.

" Apa itu mengawal transisi, proses demokrasi itu dijalankan secara baik, semua pihak merasa proses transisi ini berjalan secara baik, adil,"tegasnya.

Baca Juga

DPRD NTB Terima Surat Kemendagri Soal Usulan Penjabat Gubernur, Dikirim Paling Telat 9 Agustus

Ojhi juga menekankan setelah terpilih nanti penjabat Gubernur tidak bisa diintervensi pihak manapun untuk kepentingan golongan tertentu.

"Tidak ada mobilisasi aparatur untuk pemenangan pihak-pihak tertentu,"tegasnya.

Sebaliknya kreteria yang masih umum dapat menjadi tambahan sebagai pelengkap.

Baca Juga

Aktivis LSM Dukung Rektor UIN Mataram Pj Gubernur NTB: Masukan Ini Penting dalam Mengambil Keputusan

"Adapun kriteria yang lain, umumnya sifatnya subyektif. Bisa jadi pertimbangan tambahan saja,"terangnya.

Editor : Purnawarman