PON 2028 Butuh Rp1 Triliun, Pengamat: Jangan Jadikan APBD NTB Tumbal, Pusat Harus Ikut Membiayai

Utswatun Hasanah
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Edo Segara Gustanto. (Foto: istimewa)

LOMBOK, iNewsLombok.id - Kebutuhan dana sekitar Rp1 triliun untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu disikapi dengan perencanaan pembiayaan yang matang dan kolaboratif. Pemerintah daerah tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang menanggung beban pembiayaan, mengingat PON merupakan agenda olahraga nasional yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Edo Segara Gustanto, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN). Menurutnya, apabila NTB diminta menyiapkan dana hingga Rp1 triliun, pemerintah perlu segera merumuskan skema pembiayaan bersama agar kebutuhan tersebut tidak membebani kapasitas fiskal daerah secara berlebihan.

"PON bukan sekadar agenda olahraga daerah, melainkan agenda nasional. Karena itu, tanggung jawab pembiayaannya juga harus menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai pemerintah pusat hanya memberikan target kepada daerah, sementara beban anggaran justru lebih banyak ditanggung melalui APBD," ujar Edo, Minggu (15/11/2026).



Editor : Purnawarman

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network