Bursa Ketua KONI NTB 2026 Mulai Menghangat, Pendaftaran Dibuka dengan Syarat Ketat dan Mahar Rp200 Juta
LOMBOK, iNewsLombok.id - Proses pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2030 resmi memasuki tahap awal. Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI NTB mulai membuka pendaftaran bakal calon yang akan bertarung pada Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB 2026.
Tahapan penjaringan tersebut menjadi langkah awal dalam menentukan sosok yang akan memimpin organisasi olahraga tertinggi di NTB selama empat tahun mendatang, sekaligus mengawal pembinaan atlet menuju berbagai ajang nasional, termasuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Berdasarkan Pengumuman Tim Penjaringan dan Penyaringan Nomor 001/TPP/KONI-NTB/VIII/2026, proses pendaftaran dimulai pada awal Agustus dan berlangsung hingga 21 Agustus 2026.
Ketua TPP KONI NTB, H. Suhaimi, mengatakan seluruh bakal calon wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan panitia. Persyaratan tersebut tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi, tetapi juga pengalaman organisasi dan dukungan dari anggota KONI.
“Calon harus memiliki pengalaman sebagai pengurus KONI maupun pengurus cabang olahraga. Minimal pernah menjadi ketua umum pengprov cabor atau KONI, dan itu harus dibuktikan dengan SK resmi,” tegasnya, Kamis (6/8/2028).
Selain pengalaman organisasi, dukungan anggota juga menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi setiap bakal calon.
Calon diwajibkan memperoleh dukungan sedikitnya 30 persen dari total 19 Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga (cabor), baik cabor prestasi maupun fungsional. Di samping itu, bakal calon juga harus mengantongi dukungan dari sedikitnya tiga KONI kabupaten/kota di NTB.
“Ini untuk memastikan calon benar-benar memiliki basis dukungan yang kuat dan representatif,” imbuh Suhaimi.
Persyaratan lain yang menjadi perhatian publik adalah biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp200 juta. Besaran tersebut memicu berbagai tanggapan, namun panitia memastikan nominal tersebut merupakan hasil keputusan bersama dalam forum organisasi.
“Itu berdasarkan hasil Rakerprov KONI NTB. Tidak ada unsur permainan. Semua sudah disepakati jauh sebelum pendaftaran dibuka,” tegasnya.
Selain itu, setiap bakal calon juga diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan umum, di antaranya bebas dari penyalahgunaan narkoba, sehat jasmani dan rohani, serta melengkapi seluruh dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski syarat pencalonan tergolong ketat, TPP menegaskan bahwa kesempatan tetap terbuka bagi seluruh tokoh olahraga yang memenuhi persyaratan.
“Silakan siapa pun mencalonkan diri. Tapi harus mengikuti syarat yang ada. Tidak ada pengecualian,” tandasnya.
Dengan kombinasi syarat pengalaman organisasi, dukungan mayoritas anggota, hingga biaya pendaftaran yang cukup besar, persaingan memperebutkan kursi Ketua KONI NTB diperkirakan akan berlangsung kompetitif.
Peran Strategis Ketua KONI NTB
Ketua KONI NTB yang terpilih nantinya akan memegang peran penting dalam menyusun kebijakan pembinaan olahraga prestasi di daerah. Selain memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan induk cabang olahraga, kepengurusan baru juga akan menghadapi tantangan meningkatkan prestasi atlet NTB pada berbagai kejuaraan nasional serta mempersiapkan kontingen menuju PON 2028.
Musorprov KONI NTB 2026 juga menjadi momentum evaluasi terhadap program pembinaan olahraga selama periode sebelumnya, sekaligus menentukan arah kebijakan olahraga prestasi NTB untuk empat tahun ke depan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
