LOMBOK, iNewsLombok.id – Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Mohan Roliskana, angkat bicara terkait pengajuan hak interpelasi Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Hamdan Kasim.
Menurut Mohan, langkah tersebut bisa menjadi bagian dari pengawasan yang sehat selama bertujuan untuk perbaikan.
"Ya saya sudah bicara dengan fraksi Golkar. Saya tanya, apa urgensi interpelasi itu?" ujar Mohan kepada awak media.
Mohan menyatakan bahwa hak interpelasi merupakan alat konstitusional yang sah dan dapat dimanfaatkan selama memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan.
"Jika hak interpelasi ini memberikan perbaikan, tentu bisa dipertimbangkan dan didukung," tegasnya.
Namun, ia juga mengingatkan agar langkah tersebut tidak justru menciptakan kegaduhan politik yang mengganggu stabilitas daerah.
"Kalau itu malah menimbulkan kegaduhan politik dan mengganggu kondusifitas daerah, ya sebaiknya dipertimbangkan kembali," jelas Wali Kota Mataram tersebut.
Ia menambahkan bahwa dirinya telah mempelajari arah dan konteks dari rencana interpelasi tersebut dan menilai penting bagi kader Golkar untuk tetap bersikap kritis dan independen.
"Saya pelajari arahnya. Kader Golkar jangan terpasung dalam bersikap kritis. Tapi juga harus dicerna baik-baik dengan pemikiran matang," katanya.
Pernyataan Mohan Roliskana ini menandai posisi Golkar NTB yang terbuka terhadap dinamika internal dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
